Upaya perlindungan sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas (OPD). Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan dan jaminan sosial bagi mereka, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Penelitian di dua kabupaten, Lombok Tengah dan Klaten, menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan dalam akses terhadap layanan dasar seperti akta kelahiran, KTP, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang layak. Akses terhadap layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan spesifik dan terapi, masih menjadi tantangan besar, terutama bagi penyandang disabilitas berat. Studi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih sangat bergantung pada bantuan dari keluarga atau tetangga, karena kurangnya akses ke pekerjaan yang memadai dan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, meskipun berbagai program bantuan pemerintah sudah ada, tingkat partisipasi responden dalam mendapatkan bantuan sosial masih rendah. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma tentang perlindungan sosial sebagai hak, peningkatan aksesibilitas, dan kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan OPD dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Inclusive social protection efforts for persons with disabilities require synergy between the government, the community, and organizations for persons with disabilities (OPD). Although there are regulations governing social protection and security for them, implementation in the field has not been fully effective. Research in two districts, Central Lombok and Klaten, shows that many persons with disabilities face difficulties in accessing basic services such as birth certificates, identity cards, health services, education, employment, and adequate housing. Access to public services, as well as the fulfillment of specific health and therapy needs, remains a major challenge, especially for persons with severe disabilities. This study reveals that most people with disabilities are still heavily dependent on assistance from family or neighbors, due to a lack of access to adequate employment and low levels of economic well-being. In addition, despite the existence of various government assistance programs, the level of respondent participation in obtaining social assistance remains low. Therefore, a paradigm shift is needed regarding social protection as a right, increased accessibility, and closer collaboration between the government and OPDs in designing and implementing policies that are more inclusive and responsive to the needs of persons with disabilities.