Publikationen der StiftungSeberapa urgen jaminan pension untuk pekerja bukan penerima upah?
Titel

Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Zugriffsbeschränkung
  •  Das Dokument ist frei verfügbar
Links
Dateien
Klassifikation
Zusammenfassung
  • The informal economy in Indonesia continues to grow rapidly and now accounts for more than half of the workforce, reflecting the dynamics of a labor market characterized by flexibility but also high vulnerability. Informal workers generally face low incomes, minimal legal protection, and limited access to social security, including pensions, thereby increasing the risk of poverty in old age. This phenomenon is further complicated by gender inequality, low levels of education, and policies that still focus on formal workers. This study highlights the urgency of reforming the pension system to make it more inclusive and adaptive to the characteristics of Non-Salaried Workers (PBPU), drawing lessons from international practices that offer flexibility in contributions, subsidies, and expanded coverage. Policy recommendations are aimed at strengthening social protection, reducing the risk of poverty in old age, and creating a more equitable system for all Indonesian workers. Ekonomi informal di Indonesia terus tumbuh pesat dan kini mencakup lebih dari separuh angkatan kerja, mencerminkan dinamika pasar kerja yang ditandai oleh fleksibilitas namun juga kerentanan tinggi. Pekerja informal umumnya menghadapi pendapatan rendah, minim perlindungan hukum, serta keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, termasuk pensiun, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan di usia lanjut. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, serta kebijakan yang masih berfokus pada pekerja formal. Studi ini menyoroti urgensi reformasi sistem jaminan pensiun agar lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dengan pembelajaran dari praktik internasional yang menawarkan fleksibilitas iuran, subsidi, serta perluasan cakupan perlindungan. Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, mengurangi risiko kemiskinan lansia, dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi seluruh pekerja Indonesia.