Efforts to expand participation in Indonesia's Employment Social Security programs face significant challenges, particularly in reaching informal and low-income workers due to unsustainable funding mechanisms that rely on inconsistent local government or private sector contributions. To address this, a study was conducted to identify, map, and recommend viable funding sources for both the National Health Insurance (JKN) and Employment Social Security (Jamsosnaker) programs. The study identified 17 potential funding options across five categories: public expenditures, contributory revenues, voluntary contributions, loan instruments, and market-based tools. Each option was analyzed for feasibility, associated risks, potential funding capacity, and alignment with existing regulations. A cost-benefit analysis further assessed their sustainability and public acceptance. While the proposed alternatives are considered implementable, they require careful planning, time, and further research—particularly on earmarking—to ensure efficient execution and balanced impact on communities and government finances.

Upaya untuk memperluas partisipasi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal dan berpenghasilan rendah akibat mekanisme pendanaan yang tidak berkelanjutan dan masih bergantung pada kontribusi pemerintah daerah atau sektor swasta yang tidak konsisten. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan sebuah studi untuk mengidentifikasi, memetakan, dan merekomendasikan sumber pendanaan yang layak bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Studi ini menemukan 17 opsi pendanaan potensial yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: belanja pemerintah, iuran jaminan sosial, kontribusi sukarela, instrumen pinjaman, dan instrumen berbasis pasar. Setiap opsi dianalisis berdasarkan kelayakan implementasi, risiko yang terkait, potensi dana yang dapat dihimpun, serta kesesuaiannya dengan regulasi yang ada. Analisis biaya-manfaat juga dilakukan untuk menilai keberlanjutan dan tingkat penerimaan publik terhadap opsi-opsi tersebut. Meskipun alternatif pendanaan yang diusulkan dinilai dapat diimplementasikan, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang, waktu yang cukup, serta penelitian lanjutan—terutama terkait konsep earmarking—agar dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan dampak yang seimbang bagi masyarakat maupun keuangan pemerintah.