POLICY BRIEF Seberapa Urgen Jaminan Pensiun untuk Pekerja Bukan Penerima Upah? Desember 2024 Pesan Kunci • Pergeseran pasar kerja informal dan perubahan demografi yang cepat menjadi permasalahan yang mendorong pentingnya reformasi jaminan pensiun di Indonesia. • Kebijakan-kebijakan jaminan pensiun masih menutup akses bagi PBPU di Indonesia untuk memiliki jaminan pensiun, membuat mereka makin rentan terhadap kemiskinan di hari tua. • Presiden perlu merevisi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun untuk memastikan bahwa jaminan pensiun dapat diakses dengan mudah dan adaptif terhadap karakteristik PBPU. Ekonomi Informal: Tantangan dan Dinamika di Indonesia Ekonomi informal merupakan fenomena global yang semakin meluas, dengan sekitar 60% populasi dunia terlibat dalam sektor ini(IMF, 2021). Di Indonesia, jumlah pekerja informal terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada Februari 2024, tercatat 84,13 juta pekerja informal, setara dengan 59,17% dari total jumlah penduduk yang bekerja, meningkat dari 74,09 juta orang pada tahun 2019(BPS, 2024). Pergeseran pasar kerja di Indonesia dari sektor formal ke informal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh pertanian, perdagangan kecil, dan jasa mempermudah akses pekerjaan di sektor informal karena tidak memerlukan persyaratan formal yang ketat. Kedua, regulasi ketenagakerjaan yang rumit dan biaya kepatuhan yang tinggi mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tetap berada di sektor informal karena pelaku usaha lebih memilih opsi yang lebih sederhana. Ketiga, pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Banyak lulusan baru dan pencari kerja kesulitan menemukan pekerjaan formal, sehingga beralih ke sektor informal yang lebih mudah diakses, meskipun dengan kondisi kerja yang kurang ideal. Keempat, fleksibilitas pekerjaan 1