Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Bab ini merangkum temuan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan kebijakan, program dan penyusunan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Ada empat kesimpulan besar yang dapat diambil dalam penelitian ini dan beberapa rekomendasi kebijakan. Bagian pertama memaparkan tentang kesimpulan dan bagian kedua tentang rekomendasi kebijakan. A. Kesimpulan 1. Karakteristik penyandang disabilitas dalam penelitian ini menggambarkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, berada dalam rentang usia dewasa, dan sebagian besar belum menikah. Tingkat Pendidikan penyandang disabilitas banyak yang masih sangat rendah bahkan banyak yang tidak pernah sekolah dan hanya sedikit penyandang disabilitas yang mencapai tingkat perguruan tinggi. Penyandang disabilitas rata-rata memiliki 3,4 anggota rumah tangga yang menunjukkan dukungan keluarga yang tersedia. Distribusi responden antar kabupaten di Lombok Tengah dan Klaten hampir sama, kecuali di Kabupaten Klaten yang memiliki proporsi responden laki-laki lebih besar dibandingkan Lombok Tengah. Penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi ringan, sedang, dan berat, berdasarkan pengukuran persepsi individu dan pengukuran Washington Group. Kedua pengukuran tersebut mengidentifikasi persentase penyandang disabilitas berat berjumlah paling banyak. Berdasarkan dimensi kesulitan yang dihadapi berdasarkan pengukuran Washington Group, kesulitan yang paling banyak dialami adalah bergerak atau berjalan, diikuti oleh kesulitan perawatan diri, mendengar, berkomunikasi, melihat, serta mengingat dan berkonsentrasi. Penyandang disabilitas fisik, terutama yang mengalami lumpuh layuh dan paraplegia, memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penyandang disabilitas lainnya. 2. Masalah dan kebutuhan dasar penyandang disabilitas untuk hidup secara layak meliputi berbagai aspek terkait hak sipil dan politik, hak kesehatan (fisik dan mental), hak atas pekerjaan dan kesejahteraan sosial, dan hak 126